SINGKIL – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Wilayah (DPD) RI asal Aceh, Azhari Cage menjelaskan, pengembalian empat pulau ke Aceh, dasarnya harusKetentuan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Ini, jelasnya, agarsesuai hirarki undang-undang.
Hal tersebutdikatakan Azhari Cage waktubertandang ke Pulau Panjang, satu diantara empat pulau yang dibalikkan ke Aceh, di tepian Kabupaten Aceh Singkil dengan Tapanuli tengah, Sumatera Utara, Minggu (22/6/2025).
Mantan kombatan ini tiba bersama Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, dan Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Komeng, danbeberapapetinggiyang lain.
Menurut Azhari Cage, kembalinya empat pulau tidakdapatcumapersetujuandi antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
“Saya mengingatitidaksekedar hanyapersetujuandi antara Teungku Haji Muzakir Manaf dan Bobby Nasution, Gubernur Sumut di muka Mendagri dan Mensesneg,” kata Azhari Cage.
Persetujuan, ucapnya, harusdilakukan tindakanpencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang masukkan empat pulau ke Sumut.
Kemudian, dilakukan tindakandikeluarkannya Keputusan Mendagri danKetentuan Mendagri.
“Jadi harusdiputuskan oleh keputusan Kemendagri dan Permendagri mengenaibatasandaerahdanke-4 pulau ini masuk ke dalamPropinsi Aceh,” jelasnya.
Seperti sebelumnya telah dikabarkan, Komite II DPD RI bertandangke-4 pulau yang sudahdibalikkan ke Aceh.
Empat pulau itu masing-masing Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Absen Besar, dan Pulau Absen Kecil.
Rombangan terbagi dalam Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, dan DPD RI asal Jawa Barat, Komeng.
Ikutdatang perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, danPendamping I PemerintahanPropinsi Sumatera Utara (Pemerintah provinsi Sumut), Basarin Yunus Tanjung.
Dan dari Kabupaten Aceh Singkil, datang Bupati Aceh Singkil, Safriadi, Ketua MPU, Roesman Hasmy, Dandim 0019/Aceh Singkil, Letkol Inf Moh Mulyono, Kapolres Aceh Singkil, AKBP Joko Triyono, danpetinggi lain.(*)